# UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Mana yang Baru, Berubah, dan Tetap untuk Pekerja

> UU Pelindungan Ketenagakerjaan atau UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan menggantikan UU 13 Tahun 2003 beserta perubahannya di UU Cipta Kerja. Buat kamu yang bekerja, perubahan yang paling terasa ada di batas kontrak kerja, cuti bersama, larangan menahan ijazah, dan aturan…

URL: https://orangbilang.id/uu-pelindungan-ketenagakerjaan/
Author: orangbilang
Published: 2026-11-07 · Updated: 2026-11-07

Key takeaways:
- UU Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026, dengan perubahan paling terasa di batas kontrak kerja, cuti bersama, larangan menahan ijazah, dan aturan magang.
- Menurut UU 27/2026, kontrak PKWT paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun, sehingga totalnya maksimal 4 tahun.
- Tabel dasar pesangon tidak berubah, tetapi beberapa pengali naik, misalnya pesangon pensiun dari 1,75 kali di PP 35/2021 menjadi 2 kali di UU 27/2026.
- Di UU 27/2026, cuti melahirkan tetap paling singkat 3 bulan dan hanya bisa diperpanjang paling lama 3 bulan dengan surat keterangan dokter untuk kondisi khusus.
- Untuk detail yang masih menunggu peraturan pemerintah, aturan pelaksana lama seperti PP 35/2021 tetap dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan atau UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan menggantikan UU 13 Tahun 2003 beserta perubahannya di UU Cipta Kerja. Buat kamu yang bekerja, perubahan yang paling terasa ada di batas kontrak kerja, cuti bersama, larangan menahan ijazah, dan aturan magang. Sebagian aturan lain hanya dipindah dari regulasi lama, dan beberapa detail masih menunggu peraturan pemerintah.

> ***Catatan:** Artikel ini berisi informasi umum yang disusun dari naskah UU yang diundangkan dan aturan pembandingnya. Untuk kasus kamu sendiri, konsultasikan ke Disnaker, pengawas ketenagakerjaan, LBH, atau serikat pekerja. Terakhir dicek: 6 November 2026.*

## Sekilas UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Berlaku Kapan dan Menggantikan Apa

UU 27/2026 lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024. Dalam putusan itu, MK meminta pembentuk undang-undang menyusun UU ketenagakerjaan tersendiri paling lama 2 tahun. Alasannya, aturan kerja saat itu tersebar di UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja, dan UU 13/2003 sendiri sudah 37 kali diuji di MK.

| Tanggal | Peristiwa |
| --- | --- |
| 31 Oktober 2024 | MK membacakan Putusan 168/PUU-XXI/2023 |
| 6 Oktober 2026 | DPR mengesahkan rancangan undang-undangnya dalam Rapat Paripurna |
| 28 Oktober 2026 | UU diteken Presiden, diundangkan sebagai UU Nomor 27 Tahun 2026, dan langsung berlaku |
| Paling lambat 28 Oktober 2027 | Batas waktu penetapan aturan pelaksana (Pasal 312) |

Isinya 23 bab dan 313 pasal. UU ini mencabut UU 13/2003 dan pasal UU Cipta Kerja yang mengubahnya (Pasal 311). Aturan turunan lama, misalnya PP 35/2021 soal kontrak, alih daya, waktu kerja, dan PHK, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini (Pasal 310).

Cakupannya luas: UU ini berlaku untuk setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dari pemberi kerja (Pasal 2), termasuk pekerja sektor informal. Ada 1 catatan kecil soal nama: ejaan resminya "Pelindungan", walau banyak media menulis UU Perlindungan Ketenagakerjaan. Di percakapan sehari-hari, orang juga sering menyebutnya UU ketenagakerjaan baru.

### Cara Membaca Label di Artikel Ini

- **Baru:** belum pernah diatur di level undang-undang ketenagakerjaan.
- **Berubah:** angka, syarat, atau cakupannya bergeser dari aturan sebelumnya.
- **Tetap:** isinya sama, hanya dipindah dari aturan lain atau putusan MK.
- **Menunggu PP:** detailnya baru jelas setelah peraturan pemerintah terbit.

### Ringkasan Semua Perubahan dalam Tabel

| Topik | Aturan di UU 27/2026 | Label |
| --- | --- | --- |
| Kontrak (PKWT) | Paling lama 2 tahun, diperpanjang paling banyak 2 kali, masing-masing 1 tahun | Berubah |
| Masa percobaan | Paling lama 3 bulan, khusus karyawan tetap, upah minimal 75% | Berubah |
| Magang | Paling lama 6 bulan, wajib uang saku, JKK, dan JKM | Berubah |
| Ijazah dan dokumen pribadi | Dilarang disyaratkan atau ditahan, ada sanksi administratif | Baru |
| Biaya penempatan | Pencari kerja tidak boleh dipungut biaya | Tetap |
| Outsourcing | Hanya untuk jasa penunjang tertentu | Berubah |
| Jam kerja dan lembur | 40 jam seminggu, lembur maksimal 4 jam sehari | Tetap |
| Cuti bersama | Tidak boleh mengurangi cuti tahunan | Berubah |
| Istirahat panjang | 30 hari setelah 5 tahun kerja berturut-turut | Berubah |
| Cuti melahirkan | Minimal 3 bulan, bisa ditambah 3 bulan dengan surat dokter | Tetap |
| Upah minimum | Formula atau KHL, upah minimum sektoral kembali | Berubah, Menunggu PP |
| Pesangon | Tabel sama, beberapa pengali naik | Berubah |
| Dana cadangan pesangon | Wajib disiapkan pengusaha, kecuali usaha mikro dan kecil | Baru, Menunggu PP |
| Perlindungan di tempat kerja | Cegah perundungan, kelola beban kerja, sediakan pengaduan internal | Baru |
| Pengawasan | Pengawas ketenagakerjaan pindah ke Kemnaker | Baru |

## Sebelum Mulai Kerja: Lowongan, Ijazah, dan Magang

### Ijazah dan Dokumen Pribadi Tidak Boleh Ditahan (Baru)

Pemberi kerja dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi kamu sebagai jaminan kerja (Pasal 78). Penjelasan pasalnya menyebut contoh dokumen pribadi: sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan BPKB, semuanya dalam bentuk asli. Pengecualiannya sempit, yaitu dokumen yang kamu peroleh dari pendidikan atau pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis.

Larangan serupa sudah ada sejak Surat Edaran Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 terbit pada 20 Mei 2025, tapi surat edaran itu tidak memuat sanksi. Di UU ini, pelanggarnya bisa kena peringatan tertulis, denda administratif, sampai pembatasan kegiatan usaha, dan tetap wajib mengembalikan dokumen kamu (Pasal 79).

### Pencari Kerja Tidak Boleh Dipungut Biaya Penempatan (Tetap)

Pelaksana penempatan, mulai dari dinas tenaga kerja, lembaga penempatan swasta, sampai bursa kerja khusus, dilarang memungut biaya penempatan dari pencari kerja dan dilarang menahan ijazah sebagai jaminan (Pasal 50). Lembaga swasta hanya boleh memungut biaya dari perusahaan pengguna, atau dari pekerja golongan dan jabatan tertentu. Prinsip ini sudah ada sejak UU 13/2003 Pasal 38.

UU ini juga mengancam pidana penjara paling lama 3 tahun bagi orang tanpa izin yang menyalurkan kerja sambil memungut biaya dari pencari kerja (Pasal 271). Jadi, lowongan yang meminta transfer "biaya administrasi" di awal layak kamu curigai.

### Magang Maksimal 6 Bulan, Wajib Uang Saku dan Jaminan Sosial (Berubah)

Pemagangan sekarang paling lama 6 bulan, dengan durasi paling lama 8 jam sehari dan 40 jam seminggu (Pasal 38). Sebelumnya, Permenaker 6/2020 membolehkan magang sampai 1 tahun. Peserta berhak atas bimbingan mentor, perlindungan K3, uang saku, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan sertifikat (Pasal 37 ayat (6)).

Penjelasan UU merinci uang saku sebagai biaya transportasi, uang makan, dan insentif. Magang juga wajib memakai perjanjian tertulis; tanpa itu, magangnya dianggap tidak sah dan status kamu berubah menjadi pekerja di perusahaan tersebut (Pasal 37 ayat (10)). Rincian dan cara mengeceknya ada di artikel [hak peserta magang](https://orangbilang.id/aturan-magang-kerja/).

Perlu dicatat, pemagangan di UU ini ditujukan untuk pencari kerja (Pasal 36). Magang yang menjadi bagian kurikulum kampus biasanya mengikuti aturan pendidikan, jadi cek juga ketentuan dari kampus kamu.

## Kontrak Kerja dan Outsourcing

### Kontrak PKWT Maksimal 4 Tahun Termasuk Perpanjangan (Berubah)

PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, yang biasa disebut kontrak, sekarang paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82). Totalnya maksimal 4 tahun. Sebelumnya, PP 35/2021 dan Putusan MK 168 membolehkan total sampai 5 tahun.

Cek juga syarat lain di kontrak kamu. PKWT wajib tertulis dalam bahasa Indonesia, tidak boleh memuat masa percobaan, dan wajib dicatatkan pemberi kerja paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani (Pasal 83, 86, dan 87). Kontrak hanya boleh dipakai untuk pekerjaan yang sementara, musiman, atau terkait produk baru yang masih dijajaki. Kalau syarat ini dilanggar, kontrak kamu demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap (Pasal 85 dan 87).

Saat kontrak berakhir, pemberi kerja wajib membayar uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88), dan rinciannya masih mengikuti PP. Pembahasan lengkapnya ada di [aturan lengkap kontrak PKWT](https://orangbilang.id/aturan-pkwt-kontrak-kerja/).

### Masa Percobaan Karyawan Tetap Maksimal 3 Bulan, Upah Minimal 75% (Berubah)

Masa percobaan hanya boleh untuk karyawan tetap, paling lama 3 bulan, dan harus tertulis di perjanjian kerja atau surat pengangkatan. Kalau tidak tertulis, masa percobaan dianggap tidak ada (Pasal 92). Selama masa itu, upah kamu minimal 75% dari upah jabatan tersebut dan tidak boleh di bawah upah minimum, pemberi kerja wajib memberi jaminan sosial, dan masa percobaan dihitung sebagai masa kerja.

UU 13/2003 sebelumnya hanya melarang upah masa percobaan di bawah upah minimum. Patokan 75% dari upah jabatan adalah tambahan di UU ini.

### Outsourcing Hanya untuk Jasa Penunjang (Berubah)

Alih daya alias outsourcing hanya boleh untuk 4 jenis jasa penunjang: kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, pengamanan, dan angkutan pekerja (Pasal 95). Perusahaan tambang dan perminyakan boleh menambah jasa penunjang di bidangnya lewat anak perusahaan berbentuk PT, dan BUMN juga wajib lewat anak perusahaan (Pasal 96 dan 97). Karena itu, sebagian media menyebutnya 5 jenis.

Daftar ini lebih pendek dari 6 jenis di Permenaker 7/2026 yang diundangkan 30 April 2026, karena UU tidak lagi menyebut layanan penunjang operasional dan ketenagalistrikan. Pekerja outsourcing yang dipakai untuk pekerjaan inti demi hukum beralih menjadi pekerja perusahaan pemberi kerja (Pasal 98). Perusahaan diberi waktu 1 tahun untuk menyesuaikan, sementara kontrak alih daya yang sudah berjalan tetap berlaku sampai habis (Pasal 306).

## Jam Kerja, Lembur, dan Cuti

### Jam Kerja 40 Jam Seminggu dan Batas Lembur (Tetap)

Pola kerjanya tidak berubah: 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, sama-sama 40 jam seminggu (Pasal 115). Lembur hanya boleh dengan persetujuan kamu dan perintah tertulis atau lewat media digital, paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu (Pasal 116). Batas ini sama dengan PP 35/2021.

Upah lembur jam pertama 1,5 kali upah sejam, jam berikutnya 2 kali. Upah sejam dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, lalu dibagi 173. Simulasi hitungannya ada di artikel [hak cuti dan aturan lembur](https://orangbilang.id/hak-cuti-karyawan/).

### Cuti Bersama Tidak Boleh Memotong Cuti Tahunan (Berubah)

Cuti tahunan tetap minimal 12 hari kerja setelah kamu bekerja 12 bulan terus-menerus. Yang berubah, cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan kamu (Pasal 118 ayat (6)). Sebelumnya, Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/XII/2024 menyebut cuti bersama sebagai bagian dari cuti tahunan, sehingga jatahnya ikut terpotong.

Istirahat mingguan juga ditegaskan: 1 hari untuk pola 6 hari kerja, atau 2 hari untuk pola 5 hari kerja. Lalu ada istirahat panjang 30 hari kalender setelah kamu bekerja 5 tahun berturut-turut, berlaku juga untuk kelipatannya (Pasal 118 ayat (2)). Di tahun kamu mengambil istirahat panjang, cuti tahunan tahun berjalan tidak berlaku.

Dulu, UU 13/2003 mengatur istirahat panjang 2 bulan setelah 6 tahun, khusus untuk perusahaan tertentu. UU Cipta Kerja sempat menjadikannya pilihan perusahaan, sampai MK membatalkan kata "dapat" di pasal itu lewat Putusan 168.

### Cuti Melahirkan, Keguguran, dan Pendampingan Istri (Tetap)

Cuti melahirkan paling singkat 3 bulan, dan bisa diperpanjang paling lama 3 bulan kalau ada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter, misalnya komplikasi pada ibu atau bayi (Pasal 121). Upah dibayar penuh selama 3 bulan pertama. Kalau cuti diperpanjang, bulan keempat tetap dibayar penuh, sedangkan bulan kelima dan keenam dibayar 75% (Pasal 123).

Pekerja yang keguguran berhak istirahat 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter atau bidan. Suami berhak cuti pendampingan 2 hari saat istri melahirkan, bisa ditambah paling lama 3 hari atau sesuai kesepakatan, dan 2 hari saat istri keguguran (Pasal 124). Pekerja perempuan yang sakit saat haid juga tetap tidak wajib bekerja paling lama 2 hari (Pasal 120). Semua ketentuan ini sama dengan aturan sebelumnya, termasuk UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA).

## Upah dan Jaminan Sosial

### Upah Minimum Dihitung dari Formula atau KHL (Berubah, Menunggu PP)

Upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan sektoral (Pasal 137). Besarannya dihitung dengan formula yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu antara 0,5 sampai 1, atau dengan kebutuhan hidup layak (KHL) hasil survei lembaga statistik pemerintah. Yang dipakai adalah nilai tertinggi yang disepakati dewan pengupahan daerah (Pasal 138 dan 139).

Upah minimum sektoral, yang sempat hilang di UU Cipta Kerja, kini kembali diatur. Untuk penetapan terdekat, Kemnaker menyatakan UMP 2027 masih mengacu ke PP 51/2023, sementara formula baru diperkirakan dipakai mulai UMP 2028, seperti dilaporkan Beritasatu pada 7 Oktober 2026.

Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun; setelah itu, upah mengikuti struktur dan skala upah perusahaan (Pasal 140 dan 146). Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari upah minimum, tapi upah hasil kesepakatan minimal 50% dari upah minimum yang berlaku (Pasal 144). Sebelumnya, PP 36/2021 memakai patokan 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan minimal 25% di atas garis kemiskinan.

### Upah Didahulukan Saat Pailit, Jaminan Sosial Termasuk JKP (Tetap)

Kalau perusahaan pailit, upah yang belum dibayar didahulukan sebelum semua kreditur. Hak lain seperti pesangon didahulukan sebelum kreditur lain, kecuali pemegang jaminan kebendaan (Pasal 151). Urutan ini mengikuti Putusan MK 67/PUU-XI/2013, dan tuntutan pembayaran upah tidak punya batas waktu (Pasal 152).

Pemberi kerja wajib mendaftarkan kamu ke program jaminan sosial: JKN, JKK, JKM, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP (Pasal 155 dan 157). Pekerja sektor informal yang masuk kategori rentan berhak dibantu iurannya oleh pemerintah, minimal untuk JKK dan JKM (Pasal 61).

## PHK dan Pesangon

Soal PHK, UU Pelindungan Ketenagakerjaan menambah perlindungan di 2 tahap: sebelum PHK diputuskan dan saat hak-hak kamu dibayar.

### PHK Wajib Lewat Perundingan, Tanpa Putusan Inkrah PHK Batal (Tetap dan Berubah)

Pemberi kerja, pekerja, serikat, dan pemerintah wajib berupaya mencegah PHK lewat langkah bertahap, mulai dari mengurangi lembur dan sif, merumahkan pekerja secara bergiliran, sampai menawarkan pensiun dini sukarela (Pasal 228 ayat (2)). Kalau PHK tetap tidak terhindarkan, rencananya wajib dirundingkan secara bipartit paling lama 30 hari kerja. Tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap, PHK batal demi hukum dan kamu wajib dipekerjakan kembali (Pasal 228 ayat (7)).

Syarat putusan berkekuatan hukum tetap sudah berlaku sejak Putusan MK 168. Yang berubah ada di akibatnya: UU ini kembali menyatakan PHK tanpa syarat itu batal demi hukum, seperti dulu diatur Pasal 155 UU 13/2003 sebelum dihapus lewat UU Cipta Kerja. Pemberi kerja yang tidak mempekerjakan kamu kembali juga diancam pidana (Pasal 294).

Ada juga alasan yang dilarang dipakai untuk PHK, misalnya sakit kurang dari 12 bulan berturut-turut dengan keterangan dokter, menikah, hamil, melahirkan, atau aktif di serikat pekerja (Pasal 230).

### Tabel Pesangon Sama, Beberapa Pengali Naik (Berubah)

Tabel dasar pesangon tidak berubah: 1 bulan upah untuk masa kerja di bawah 1 tahun, naik bertahap sampai 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. Uang penghargaan masa kerja juga tetap, dari 2 bulan upah untuk masa kerja 3 tahun sampai 10 bulan upah untuk 24 tahun atau lebih (Pasal 232).

Yang bergeser adalah pengalinya, yaitu kelipatan tabel tadi sesuai alasan PHK. Beberapa alasan kini memberi pengali lebih besar dibanding PP 35/2021:

| Alasan PHK | Pengali pesangon di PP 35/2021 | Pengali pesangon di UU 27/2026 |
| --- | --- | --- |
| Pensiun | 1,75 kali | 2 kali (Pasal 247) |
| Pelanggaran setelah surat peringatan ketiga | 0,5 kali | 1 kali (Pasal 244) |
| Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun | 0,5 kali | 1 kali (Pasal 237) |
| Keadaan memaksa (kahar) yang membuat perusahaan tutup | 0,5 kali | 1 kali (Pasal 239) |
| Pekerja meninggal dunia | 2 kali | 2 kali (Pasal 249) |

Untuk 5 alasan di tabel, uang penghargaan masa kerja dibayar 1 kali. Kalau kamu resign atas kemauan sendiri, hak kamu berupa uang penggantian hak, termasuk cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, serta uang pisah (Pasal 232 ayat (4) dan Pasal 242). Syaratnya, permohonan tertulis diajukan paling lambat 30 hari sebelumnya, kamu tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal pengunduran diri (Pasal 231 huruf i).

Kalau perusahaan belum mengatur besarannya, uang pisah dapat ditetapkan minimal 1 bulan upah (Pasal 233). Simulasi lengkapnya ada di [hitungan pesangon sesuai aturan baru](https://orangbilang.id/cara-menghitung-pesangon/).

### Dana Cadangan Pesangon Wajib Disiapkan Pengusaha (Baru, Menunggu PP)

Pengusaha kini wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, untuk menjamin hak pekerja saat PHK di luar alasan pensiun, khususnya pekerja yang belum diikutkan program pensiun (Pasal 253). Usaha mikro dan kecil dikecualikan. Mekanisme dan besarannya masih menunggu PP, jadi belum ada angka yang bisa kamu cek sekarang.

## Perlindungan di Tempat Kerja

### Wajib Cegah Perundungan dan Sediakan Pengaduan Internal (Baru)

Pemberi kerja wajib melindungi data pribadi kamu, menerapkan K3, serta mencegah pemerasan, penipuan, kekerasan, diskriminasi, dan perundungan (Pasal 46 ayat (8)). Pemberi kerja juga wajib mengelola beban kerja, menyediakan layanan konseling, dan membuat mekanisme pengaduan internal yang mudah diakses. Kewajiban serinci ini belum pernah tertulis di undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya.

Pelanggaran pada 5 kewajiban pertama, dari data pribadi sampai perundungan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda kategori IV (Pasal 269). Menurut Pasal 79 KUHP, denda kategori IV paling banyak Rp200 juta.

### Pekerja Perempuan dan Penyandang Disabilitas (Baru dan Tetap)

Pemberi kerja wajib menyediakan ruang laktasi dan kesempatan menyusui selama jam kerja, menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelecehan dan kekerasan seksual, serta memberi pemeriksaan kesehatan reproduksi berkala di sektor berisiko (Pasal 114 ayat (1)). Pekerja perempuan hamil dilarang dipekerjakan pada pukul 23.00 sampai 07.00, dan pekerja perempuan berusia 15 sampai di bawah 18 tahun dilarang bekerja pada pukul 21.00 sampai 07.00 (Pasal 114 ayat (2)).

Untuk penyandang disabilitas, pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan minimal 2% dari jumlah pegawainya, sedangkan perusahaan swasta minimal 1% (Pasal 105). Kuota ini sama dengan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### Pengawasan Pindah ke Kemnaker, Pelapor Berhak Tahu Perkembangan Kasus (Baru)

Pengawasan ketenagakerjaan kini dipegang unit kerja tersendiri di Kementerian Ketenagakerjaan, dengan kantor di pusat dan daerah (Pasal 258). Pengawas di dinas provinsi masih bertugas paling lama 2 tahun sebelum dialihkan (Pasal 302 dan 303). Yang penting buat kamu, unit pengawasan wajib menyampaikan perkembangan kasus dan hasil pemeriksaan kepada pelapor (Pasal 260 ayat (2)).

## Pekerja Platform Digital dan Sektor Informal: Masih Menunggu Aturan Khusus

Naskah yang diundangkan mengakui pekerjaan berbasis kemitraan, termasuk yang memakai platform digital, sebagai hubungan pekerjaan tertentu (Pasal 102). Pihak yang menjalankannya berhak atas penghasilan yang layak, perlindungan K3, jaminan sosial, dan hak lain sesuai kesepakatan. Rincian untuk kemitraan diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 103), dan saat artikel ini dicek, undang-undang itu belum ada.

Kalau hubungan pekerjaan tertentu berakhir, pemberi kerja wajib membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah dengan besaran sesuai kesepakatan (Pasal 251). Untuk pekerja sektor informal, pemberi kerja wajib memberi upah atau imbalan yang adil dengan mempertimbangkan waktu kerja, risiko, dan biaya operasional yang ditanggung pekerja (Pasal 58).

## Salah Kaprah soal UU Ketenagakerjaan Baru yang Perlu Diluruskan

Sejak rancangannya disahkan DPR, beberapa klaim soal aturan ini beredar di pemberitaan, dan 2 di antaranya perlu diluruskan.

**Klaim: "Cuti melahirkan sekarang 6 bulan untuk semua pekerja."** Jatah dasarnya 3 bulan. Tambahan paling lama 3 bulan hanya berlaku untuk kondisi khusus yang dibuktikan surat dokter. Aturan ini juga sudah ada sejak UU KIA 2024, yang saat itu ramai diberitakan sebagai "cuti melahirkan 6 bulan".

**Klaim: "UU ini mewajibkan transparansi algoritma dan melarang akun ojol dinonaktifkan sepihak."** Ketentuan rinci itu muncul di beberapa ringkasan media yang terbit sebelum UU diundangkan. Naskah yang diundangkan hanya memuat Pasal 102 dan 103, yang menyerahkan detail kemitraan platform ke undang-undang tersendiri. Menurut laporan Katadata, bab khusus pekerja platform memang dihapus sebelum rancangannya disahkan.

Kalau kamu menerima ringkasan berantai soal aturan ini di grup WhatsApp, cocokkan dulu nomor pasalnya dengan naskah resmi. Caranya sama dengan [cara mengecek pesan berantai](https://orangbilang.id/cara-memverifikasi-informasi-viral/) yang pernah kami bahas.

## Yang Bisa Kamu Lakukan Sekarang

1. **Minta salinan kontrak kerja.** Pemberi kerja wajib memberi 1 rangkap perjanjian kerja tertulis kepada kamu (Pasal 77 ayat (4)). Cek jenisnya, tanggal mulai, dan total durasinya kalau sudah pernah diperpanjang.
2. **Hitung ulang sisa cuti tahunan.** Pastikan cuti bersama tidak lagi memotong jatah 12 hari kamu.
3. **Simpan bukti.** Slip gaji, surat peringatan, perintah lembur tertulis atau digital, dan percakapan kerja yang relevan.
4. **Bertanya berurutan.** Mulai dari HR, serikat pekerja, atau mekanisme pengaduan internal, lalu pengawas ketenagakerjaan. Untuk pendampingan hukum, kamu bisa menghubungi LBH setempat.

## FAQ

### Kapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan mulai berlaku?

UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026. Sejak tanggal itu, aturan di dalamnya sudah mengikat pemberi kerja. Untuk detail yang masih menunggu peraturan pemerintah, aturan pelaksana lama tetap dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

### Apakah UU 13 Tahun 2003 masih berlaku?

UU 13 Tahun 2003 sudah dicabut oleh Pasal 311 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, begitu juga pasal UU Cipta Kerja yang mengubahnya. Peraturan pelaksananya, misalnya PP 35 Tahun 2021, masih dipakai sepanjang tidak bertentangan. Pemerintah punya waktu paling lama 1 tahun untuk menerbitkan aturan pelaksana yang baru.

### Apakah cuti melahirkan sekarang 6 bulan?

Cuti melahirkan paling singkat 3 bulan dan bisa diperpanjang paling lama 3 bulan kalau ada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter. Selama 3 bulan pertama upah dibayar penuh. Kalau diperpanjang, bulan keempat tetap dibayar penuh, lalu bulan kelima dan keenam dibayar 75%.

### Bolehkah perusahaan menahan ijazah karyawan?

Tidak boleh. Pasal 78 melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan kerja. Pengecualiannya hanya untuk dokumen dari pendidikan atau pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis. Pelanggarnya kena sanksi administratif dan tetap wajib mengembalikan dokumen tersebut.

### Ke mana melapor kalau hak pekerja tidak dipenuhi?

Mulai dari jalur internal, karena UU ini mewajibkan pemberi kerja menyediakan mekanisme pengaduan internal. Kalau buntu, laporkan ke pengawas ketenagakerjaan; selama masa transisi paling lama 2 tahun, pengawas di dinas tenaga kerja provinsi masih bertugas. Pelapor berhak mendapat informasi perkembangan kasus dan hasil pemeriksaannya.

## Cek Kontrak Kamu Dulu, Baru Percaya Kabar yang Beredar

Perubahan di UU Pelindungan Ketenagakerjaan lebih terasa kalau kamu tahu isi kontrak dan hak kamu sendiri. Langkah paling konkret setelah membaca ini: buka lagi kontrak kerja kamu, cek jenis dan durasinya, lalu hitung sisa cuti tahunan.

Beberapa detail di UU ketenagakerjaan baru ini, seperti tata cara penetapan upah minimum, uang kompensasi PKWT, dan dana cadangan pesangon, masih menunggu peraturan pemerintah. Kami memperbarui artikel ini setiap ada aturan pelaksana baru, lengkap dengan tanggal pengecekannya.

Bagikan artikel ini ke orang tersayang supaya mereka juga cek dulu sebelum percaya.

Ingin lihat draft Undang Undang No 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan? [KLIK DISINI](https://orangbilang.id/wp-content/uploads/2026/11/UU-Nomor-27-Tahun-2026.pdf)